Pierre Hadot, What is Ancient Philosophy? (2002).
Simo Knuutila, Emotions in Ancient and Medieval Philosophy, (2004).
Jaroslav Pelikan, Christianity and Classical Culture: The Metamorphosis of Natural Theology in the Christian Encounter with Hellenism, (1993).
H.A. Wolfson, The Philosophy of the Church Fathers, (1956).
Joseph Owens, An Elementary Christian Metaphysics, (1985).
Étienne Gilson, The Unity of Philosophical Experience, (1937).
Étienne Gilson, The Spirit of Mediaeval Philosophy, (1936).
David Bradshaw, Aristotle East and West: Metaphysics and the Division of Christendom, (2004).
Basil Tatakis, Byzantine Philosophy, (2003).
Basil Tatakis, Christian Philosphy in the Patristic and Byzantine Tradition, (2007).
Katerina Ierodiakonou (ed.), Byzantine Philosophy and its Ancient Sources, (2002).
Christos Yannaras, Postmodern Metaphysics, (2004).
Constantine Cavarnos, Orthodoxy and Philosophy, (2002).
Nikolaj Bedrjajev, Den ryska idén: De grundläggande problemen i det ryska tänkandet under 1800-talet och början av 1900-talet, (1996).
Nicolas Zernov, Vishet i exil: Den ryska religiösa revolutionen i det 20:e århundradet, (1993).

Secara khusus, manusia memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk atau benda mati lain di bumi ini. Manusia adalah makhluk berfikir yang bijaksana (homo sapiens), manusia sebagai pembuat alat karena sadar keterbatasan inderanya sehingga memerlukan instrumen (homo feber), manusia mampu berbicara (homo languens), manusia dapat bermasyarakat (homo sasious) dan berbudaya (homo humanis), manusia mampu mengadakan usaha (homo economicus) serta manusia berkepercayaan dan beragama (homo religious); sedangkan binatang memiliki daya fikir terbatas dan benda mati (anorganis) cenderung tidak memliki perilaku dan tunduk pada hukum alam.

Keunggulan manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab makin menjulang oleh ketekunannya memantau berbagai gejala dan peristiwa seantero alamnya. Konsekuensinya, manusia tidak lagi menemukan kenyataan sebagai sesuatu yang selesai, melainkan sebagai peluang yang membuka berbagai kemungkinan. Bagi manusia, setiap kenyataan mengisyaratkan adanya kemungkinan. Transendensi manusia terhadap kenyataan yang detemuinya sebagai pembuka berbagai kemungkinan itu merupakan kemampuannya yang paling mendasari perkembangan pengetahuannya. Tentu saja tiap pengalaman meninggalkan jejak berupa pengetahuan (knowledge). Pada manusia himpunan pengetahuan tersebut tidak pernah selesai dan memungkinkan adanya penjelajahan lebih lanjut. Penjelejahan yang tak kunjung berakhir inilah yang kemudian meningkatkan pengetahuan manusia sampai pada perwujudannya sebagai ilmu (science).

Penguasaan ilmu tidak lagi menjadikan manusia sekadar makhluk yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya tanpa pilihan. Sebaliknya, penguasaan ilmu menjadikan manusia sanggup melakukan rekayasa terhadap alamnya demi kepentingan hidupnya. Kepentingan itu bukan hanya terkait pada kebutuhan (needs) untuk bertahan hidup, melainkan juga untuk mencapai berbagai keinginan (wants) yang nyaris tanpa batas. Oleh karena berkembangnya ilmu karena adanya kuriositas dan aspek-aspek lain di atas, maka untuk memperkuat analisis sesuatu gejala secara komprehensif, maka diperlukan pemahaman terhadap dasar-dasar ilmu itu sendiri.

2. Definisi Ilmu

Kata “ilmu” merupakan terjemahan dari kata science, yang secara etimologis berasal dari kata latin scinre, artinya to know. Dalam pengertian yang sempit science diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan obyektif. Harold H. Titus[1] mengartikan ilmu (science) sebagai common sense yang diatur dan diorganisasikan, mengadakan pendekatan terhadap benda-benda atau peristiwa-peristiwa dengan menggunakan metode-metode observasi, yang teliti dan kritis. Menurut Prof. Dr. Mohammad Hatta, tiap-tiap ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam satu golongan masalah yang sama tabiatnya maupun menurut kedudukannya tampak dari luar maupun menurut bangunnya dari dalam.

Prof. Dr. A. Baiquni merumuskan bahwa science merupakan general consensus dari masyarakat yang terdiri dari para scientist. Sedangkan Prof. Drs. Harsojo menyatakan bahwa ilmu itu adalah:

a. Merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematiskan.

b. Suatu pendekatan atau suatu metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh panca indera manusia.

c. Suatu cara menganalisis yang mengizinkan kepada ahli-ahlinya untuk menyatakan sesuatu proposisi dan bentuk: “Jika…, maka…!”

Jadi ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Ilmu dapat merupakan suatu metode berpikir secara obyektif, tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu, diperolehnya melalui observasi, eksperimen, klasifikasi dan analisis. Ilmu itu obyektif dan mengesampingkan unsur pribadi, pemikiran logika diutamakan, netral, dalam arti tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat kedirian, karena dimulai dengan fakta, ilmu merupakan milik manusia secara komprehensif.

3. Ontologi

Menurut bahasa, ontologi ialah berasal dari bahasa Yunani yaitu On/ Ontos = ada, dan Logos = ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang mebahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani/konkret maupun rohani/abstrak. Term ontologi pertama kali dipopulerkan oleh Rudolf Goclenius pada 1636 M untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis yang dalam perkembangannya dibagi menjadi dua yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum dimaksudkan untuk istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip yang paling dasar dari segala sesuatu yang ada. Sedang metafisika khusus masih dibagi lagi menjadi kosmologi, psikologi dan teologi.

Ontologi merupakan salahsatu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Dalam persoalan ontologi orang menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerangkan hakikat dari segala yang ada ini?. Pertamakali orang dihadapkan pada adanya dua macam kenyataan. Yang pertama, kenyataan yang berupa materi (kebenaran) dan kedua, kenyataan yang berupa rohani (kejiwaan).

Wacana mengenai hakikat sangatlah luas sekali, yaitu segala yang ada dan yang mungkin ada. Hakikat adalah kenyataan sebenarnya sesuatu, bukan kenyataan sementara atau keadaan yang menipu, juga bukan kenyataan yang berubah. Pembahasan mengenai ontologi sebagai dasar ilmu berusaha untuk menjawab “apa” yang menurut Aristoteles merupakan The First Philosophy dan merupakan ilmu mengenai esensi benda. Ontologi berusaha mencari ultimate reality, yaitu inti yang termuat dalam setiap kenyataan.

Secara substansial, di pemahaman ontologi dapat ditemukan pemikiran-pemikiran sebagai berikut:

3.1 Monoisme

Monoisme yaitu paham yang menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Paham ini kemudian terbagi kedalam dua aliran:

a. Materialisme

Materialisme menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering pula disebut dengan naturalisme, namun sebenarnya ada sedikit perbedaan. Dari segi dimensinya, paham ini sering dikaitkan dengan teori atomisme. Pemikiran ini dipelopori oleh Thales (624-546SM), Anaximander (585-528SM) dan Demokritos (460-370SM).

Dalam perkembangannya, paham ini timbul dan tenggelam diwarnai kehidupan filsafat dan agama. Alasan mengapa aliran ini berkembang sehingga memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikaat adalah:

Ø Pada pikiran sederhana, yang kelihatan dan yang dapat diraba dijadikan kebernaran terakhir.

Ø Penemuan-penemuan menunjukkan kebergantungan jiwa pada badan.

Ø Secara historis, manusia memang bergantung pada benda.

b. Idealisme

Idealisme diambil dari kata “Idea”, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beragam itu berasal dari ruh (sukma) atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Alasan-alasan aliran ini berpendapat demikian adalah:

Ø Nilai ruh lebih tinggi daripada badan, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia.

Ø Manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia luar dirinya.

Ø Materi adalah kumpulkan energi yang menmpati ruang.

Dalam perkembangannya, aliran ini ditemui pada ajaran Plato (428-348SM) dengan teori idenya. Menurutnya, seluruh yang ada di alam mesti ada idenya, yaitu konsep universal dari tiap sesuatu. Tokoh-tokoh aliran ini di antaranya Aristoteles (384-322SM), George Berkeley (1685-1753M), Immanuel Kant (1724-1804M), Fichte (1762-1814M), Hegel (1770-1831M) dan Schelling (1775-1854M).

3.2. Dualisme

Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani. Tokoh-tokoh paham ini adalah Descartes (1596-1650M), Benedictus De Spinoza (1632-1677M) dan Gitifried Wilhelm Von Leibniz (1646-1716M).

3.3. Pluralisme

Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion[2] dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Tokoh-tokoh aliran ini di masa Yunani Kuno adalah Anaxagoras dan Empedocles. Sedang tokoh modernnya William James (1842-1910M).

3.4. Nihilisme

Nihilisme berasal dari Bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Dick Hartoko[3] mendefinisikan nihil=ketiadaan: tak ada sesuatu yang ada, yang benar, yang berharga.

Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgeniev. Namun doktrin nihilisme sudah ada pada pandangan Gorgias (483-360SM) yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ketiga, sekalipun realitas dapat diketahui, ia tidak dapat kita beritahukan kepada orang lain. Tokoh lain aliran ini Friedrich Nietzsche (1844-1900M).

3.5. Agnostisisme

Kata Agnotisisme berasal dari bahasa Grik Agnostos yang berarti Unknown. A artinya not, Gno artinya know. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda. Menurut Dick Hartoko[4], Agnotisisme sama dengan skeptisisme menyangkal bahwa hakikat sesuatu dapat diketahui (melawan pengetahuan metafisik), apalagi pengetahuan mengenai adanya Tuhan dan sifat-sifatnya. Agnotisisme hanya menerima pengetahuan inderawi dan empirik. Tidak menerima adanya analogi. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Soren Kierkegaard (1813-1855M), Heidegger, Sartre dan Jaspers.

4. Epistemologi

Epistemologi atau teori pengetahuan adalah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya serta pertanggung jawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki.

Pengetahuan yang diperoleh manusia melalui akal, indera dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan, di antaranya adalah:

4.1. Metode Induktif

Induksi yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil obeservasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Menurut Dick Hartoko[5], induksi berasal dari bahasa latin inducere yang berarti mengantar ke dalam, yang secara sederhana merupakan suatu metode, khusus dalam ilmu alam, yang menuju dan menyimpulkan sebuah hipotesa umum dengan berpangkal pada sejumlah gejala sendiri-sendiri. Tokoh-tokoh teori ini adalah David Hume, Baco d. Verulam dan John Stuart Mill.

4.2. Metode Deduktif

Deduksi adalah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Hal-hal yang harus ada dalam metode deduktif adalah adanya perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulan itu sendiri.

4.3. Metode Positivisme

Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual, yang positif. Mengenyampingkan segala uraian/persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Apa yang diketahui secara positif, adalah segala yang tampak dan segala gejala. Dengan demikian, metode ini dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan dibatasi pada bidang gejala-gejala saja. Tokohnya adalah August Comte (1798-1857M).

4.4. Metode Kontemplatif

Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda harusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi yang dapat diperoleh dengan berkontemplasi. Tokohnya adalah Al-Ghazali.

4.5. Metode Dialektis

Dialektis atau dialektika berasal dari bahasa Yunani Dialektike yang berarti cara/metode berdebat dan berwawancara yang diangkat menjadi sarana dalam memperoleh pengertian yang dilakukan secara bersama-sama mencari kebenaran. Tokohnya adalah Hegel yang dalam dialektika disini berarti mengompromikan hal-hal mengenai tesis, anti tesis dan sintesis.

5. Aksiologi

Aksiologi berasal dari perkataan Axios (Yunani) yang berarti nilai dan Logos yang berarti teori. Jadi aksiologi secara sederhana merupakan teori tentang nilai. Jujun S. Sumantri[6] mengatakan bahwa aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Sedangkan menurut Bramel[7], aksiologi terbagi dalam tiga bagian. Pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral, bidang ini melahirkan disiplin khusus, yakni etika. Kedua, esthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Ketiga, sosio-political life, yaitu kehidupan sosial politik, yang akan melahirkan filsafat sosio politik.

Permasalahan yang utama dalam aksiologi adalah mengenai nilai. Teori tentang nilai dalam filsafat mengacu pada permasalah etika dan estetika. Etika menilai perbuatan manusia, maka lebih tepat kalau dikatakan bahwa objek formal etika adalah norma-norma kesusilaan manusia dan dapat dikatakan pula bahwa etika mempelajari tingkah laku manusia ditinjau dari segi baik dan tidak baik di dalam suatu kondisi yang normatif. Sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya.

Dihadapkan dengan masalah nilai moral dalam ekses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak, para ilmuwan terbagi ke dalam dua golongan pendapat. Golongan pertama berpendapat bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik itu secara ontologis maupun aksiologis. Golongan kedua berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya haruslah berdaskan nilai-nilai moral. Dari dua pendapat golongan di atas, kelihatannya netralitas ilmu terletak pada epistemologinya saja, artinya tanpa berpihak kepada siapapun, selain kepada kebenaran yang nyata. Sedangkan secara ontologis dan aksiologis, ilmuwan harus mampu menilai mana yang baik dan mana yang buruk, yang pada hakikatnya mengharuskan seorang ilmuwan mempunyai landasan moral yang kuat. Tanpa ini seorang ilmuwan akan lebih merupakan seorang momok yang paling menakutkan.

Oleh karena itu, solusi bagi ilmu yang terikat dengan nilai-nilai adalah harus ada transendensi bahwa ilmu pengetahuan terbuka pada konteknya, dan agamalah yang menjadi konteks itu. Agama mengarahkan ilmu pengetahuan pada tujuan hakikinya, yaitu memahami realitas alam dan memahami eksistensi Allah, agar manusia sadar akan hakikat penciptaan dirinya, dan tidak mengarahkan ilmu pengetahuan “melulu” pada kemudahan-kemudahan material duniawi. M. Saekhan Muchith[8] mencontohkan bahwa dari proses penurunan ayat-ayat Al Quran tentang hukum lebih banyak diturunkan di Madinah yang relatif sudah ada perkembangan peradabannya. Ini berarti mengandung makna bahwa semakin tinggi tingkat perkembangan peradaban manusia harus segera diikuti dengan aturan atau hukum yang bisa menjamin rasa keadilan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa solusi yang diberikan Al Quran terhadap ilmu pengetahuan yang terikat dengan nilai adalah dengan cara mengembalikan ilmu pengetahuan pada jalur semestinya, sehingga ia menjadi berkah dan rahmat kepada manusia dan alam bukan sebaliknya membawa mudharat.

6. Penutup

Ilmu merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia, karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah. Dan merupakan kenyataan bahwa peradaban manusia sangat berhutang pada ilmu. Singkatnya ilmu merupakan sarana untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya.

Dasar-dasar ilmu mencakup tiga aspek, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Jujun S. Suriasumantri[9] mengatakan, untuk membedakan jenis pengetahuan yang satu dengan lainnya maka pertanyaan yang dapat diajukan adalah: Apa yang dikaji oleh pengetahuan itu (ontologi)? Bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut (epistemologi)? Serta untuk apa pengetahuan termaksud dipergunakan (aksiologi)? Dengan mengetahui jawaban dari ketiga pertanyaan ini maka dengan mudah kita dapat membedakan berbagai jenis pengetahuan yang terdapat dalam khasanah kehidupan manusia. Hal ini memungkinkan kita mengenali berbagai pengetahuan yang ada seperti ilmu, serta meletakkan mereka pada tempatnya masing-masing yang saling memperkaya kehidupan kita.

Olehnya itu, pengusaan konsep-konsep ontologi, epistemologi dan aksiologi sebagai dasar ilmu pada tempatnyalah untuk selalu diperhatikan. Hal ini disebabkan karena adanya kuriositas dan kebutuhan manusia itu sendiri menjadikan ilmu sebagai sesuatu yang menjadi keniscayaan untuk dikembangkan.

Referensi

Bakhtiar, Amsal. 2005. Filsafat Ilmu. Jakarta: Rajawali Pers.

Hartoko, Dick. Kamus Populer Filsafat. Jakarta: Rajawali Pers.

Marasabessy, Yusra. Filsafat Ilmu dalam Perspektif Qur’an (Tafsir Ulang Epistemologi). Dikutip dari www.uika-bogor.ac.id . Diakses pada 13 Oktober 2006.

Muchith, M. Saekhan. Beragama yang Tidak Anarkis, Keberagaman Santun dan Damai. Dikutip dari www.unisosdem.org . Diakses pada 13 Oktober 2006.

Q-Anees, Bambang dan Radea Juli A. Hambali. 2003. Filsafat untuk Umum. Jakarta: Kencana

Salam, Burhanuddin. 2003.Pengantar Filsafat,Jakarta: Bina Aksara.

Santosa, Slamet dkk. 2005. Bahan Kuliah Wawasan IPTEKS. Makassar: UPT MKU Universitas Hasanuddin.

Semiawan, Conny dkk. 2005. Panorama Filsafat Ilmu: Landasan Perkembangan Ilmu Sepanjang Zaman. Jakarta: Teraju.

Suriasumantri, Jujun S. 2003. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

De mest läsvärda delarna av den var de tre Prolegomena, som i sig inte är särskilt speciella (mycket av det han skriver har redan längre yttrats mot moderniteten), men hans värdefullaste insikter är att man i moderniteten har ersatt ontologi med eudemonism/hedonism och även reducerat metafysik till fysik (då delvis i Aristoteles mening -- alltså naturvetenskap; gr. fysis = natur. Allmänt så går en del grekiska ordlekar förlorade i översättningen).

Sedan finns det två paranteser där den första är någotlunda läsvärd (rörande slumpen), men den andra gärna kan förbigås. Av hans teser så är det inkonsekvent att han har kritiserat att man använder naturvetenskapliga teorier som metafysiska principer (darwinism), när han sedan själv argumenterar (såsom många andra postmodernister) utifrån kvantfysik, fast hans argument utifrån kvantfysik går ut på att metafysik har en egen plats och inte kan reduceras till fysik, fast han skriver alldeles för mycket om kvantfysik och för litet om metafysik, för en som menar att man inte skall låta naturvetenskapliga teorier upphöjas till metafysiska principer.

Den insikt han tar till sig från kvantfysiken är att man genom att undersöka och beskåda objektet då även påverkar objektet, varför positivistisk objektivitet är en fysisk och filosofisk omöjlighet just därför att den som undersökter (subjektet) står i relation till objektet och objektet uppfattas olika beroende på vilken relation subjektet som beaktar objektet står i (min sammanfattning). Alltså vänder sig Giannars och argumenterar utifrån kvantfysiken mot modernitetens positivistiska objektivitetsmyts falska ontologiska dikotomi mellan subjekt och objekt, vilket gör subjektet till en åskådare från subjektets verklighet ontologiskt avskild (min formulering och sammanfattning).

Sedan när han skall gå in på att i sin tredje tes redogöra för en postmodern metafysik så tar han då fasta på tillvaron som relation och personbegreppet, för att sedan de ispo facto skriva något som närmar sig det metropolit Ioannis Zizioulas skriver i allmänhet, fast utan att grunda det i teologin och mycket mindre holositiskt än Zizioulas gör.

Som sammanfattning så är det värt att skumma den boken och i varje fall snabbt läsa igenom prolegomena, och kanske thesis 1 och thesis 3 (thesis 2 är inte speciellt läsvärd då han argumenterar allt för mycket från kvantfysik, vilket är farligt eftersom det ofrånkomligt blir en lekmmannafysiker som argumenterar utifrån vad som kanske inte längre är gångbart inom fysiken), och sedan istället läsa Zizioulas.

Ur andra mailet:

Vad jag menar är att man ser det åskådande subjektet som en verklighet skild från objektet som ses som en annan verklighet, detta var något jag reagerade på när jag läste religionsfilosofi och vi gick igenom epistemologiska och ontologiska modeller, eftersom alla mer eller mindre gjorde subjektet till en egen verklighet skild från den övriga verkligheten och därför kunde man ställa så absurda frågor som "finns verkligheten", "kan vi få kunskap om verkligheten", "är verkligheten endast en språklig konstruktion" etc. etc. frågor man aldrig skulle ställa om man ser subjektet och objektet som deltagare av en gemensam verklighet, där varat ju blir delaktighet och inte något individuellt (vilket är Giannaras poäng).

Oleh
Tine Silvana R *)

Media massa telah menjadi fenomena tersendiri dalam proses komunikasi massa dewasa ini bahkan ketergantungan manusia pada media massa sudah sedemikian besar. Media komunikasi massa abad ini yang tengah digandrungi masyarakat adalah televisi. Joseph Straubhaar & Robert La Rose dalam bukunya Media Now, menyatakan; the Avarege Person spend 2600 Hours per years watcing TV or listening to radio. That,s 325 eight-hourdays, a full time job. We spend another 900 hours with other media, including, newpaper, books, magazines, music, film, home video, video games and the internet, that about hours of media use – more time than we spend on anything else, including working or sleeping (straubhaar & La Rose, 2004 : 3)

Di Indonesia berdasarkan survey Ac Nielsen di tahun 1999 bahwa 61% sampai 91% masyarakat Indonesia suka menonton televisi, hasil ini lebih lanjut dijelaskan bahwa “hampir 8 dari 10 orang dewasa di kota-kota besar menonton televisi setiap hari dari 4 dari 10 orang mendengarkan radio” ( Media Indonesia, 16- Nopember 1999). Hal ini menunjukkan bahwa menonton televisi merupakan “aktivitas” utama masyarakat yang seakan tak bisa ditinggalkan. Realitas ini sebuah bukti bahwa televisi mempunyai kekuatan menghipnotis pemirsa, sehingga seolah-olah televisi telah mengalienasi seseorang dalam agenda settingnya.

Perkembangan pertelevisian di Indonesia dua tahun terakhir ini memang amat menarik, televisi-televisi swasta bermunculan melengkapi dan memperkaya TV yang sudah ada. Tercatat lebih dari 17 TV yang ada di Indonesia adalah TVRI, RCTI, SCTV, TPI, AN-TV, Indosiar, Trans-TV, Lativi, TV-7, TV Global, dan Metro TV ditambah TV-TV lokal seperti Bandung TV, STV, Padjadjaran TV dan sebagainya. Fenomena ini tentu saja menggembirakan karena idealnya masyarakat Indonesia memiliki banyak alternatif dalam memilih suguhan acara televisi.

Namun realitasnya, yang terjadi adalah stasiun-stasiun TV di Indonesia terjebak pada selera pasar karena tema acara yang disajikan hampir semua saluran TV tidak lagi beragam tetapi seragam di mana informasi yang sampai kepada publik hanya itu-itu saja tidak menyediakan banyak alternatif pilihan. Beberapa format acara TV yang sukses di satu stasiun TV acapkali diikuti oleh TV-TV lainnya, hal ini terjadi hampir pada seluruh format acara TV baik itu berita kriminal dan bedah kasus, tayangan misteri, dangdut, film india, telenovela, serial drama Asia, Infotainment, dan lain-lain.

_______________

*) Dosen pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
Media watch mencatat bahwa selama ini atas nama mekanisme pasar, pilihan format isi pertelevisian tak pernah lepas dari pertimbangan ”tuntunan khalayak” menurut perspektif pengelola. Berbagai program acara dibuat hanya untuk melayani kelompok budaya mayoritas yang potensial menguntungkan, sementara kelompok minoritas tersisihkan dari dunia simbolik televisi.

-------------

Ukuran televisi hanya dilihat berdasarkan rating tidak memperhatikan faktor fungsional, akibatnya ada kelompok masyarakat yang dapat menikmati berbagai stasiun TV karena berada di wilayah yang berpotensi, tapi ada masyarakat yang tak terlayani sama sekali atau menangkap acara televisi namun isinya secara kultural tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Keadaan ini sebelumnya terjadi juga pada negara adi kuasa seperti Amerika Serikat penelitian di negara ini menunjukkan bahwa surat kabar dan televisi mengarahkan sasaran liputan mereka terutama pada kelompok elite dan tak memperdulikan sebagian besar warga (Kovach, 2003:66) dalam pemenuhan fungsi informasi dan hiburan belakangan ini, TV-TV gencar menayangkan berita-berita yang disebut dengan infotainment. Kehadiran infotainment amat mewarnai program-program acara di televisi bahkan menempati posisi rating tertinggi yang berarti acara-acara model seperti ini amat digemari oleh masyarakat. Pengiklan pun tak urung berbondong—bondong memasang iklan pada setiap tayangannya tentu saja semakin mamacu pengelola media untuk berloma-lomba membuat heboh acara infotainment yang dikemasnya.

Dipelopori oleh tayangan kabar-kabari lima tahun silam di RCTI, saat ini tidak kurang dari 50 judul acara serupa muncul menyebar di semua stasiun TV termasuk TVRI bahkan Metro TV. Semua format yang tampil mengatasnamakan infotainment sebagai penggabungan dari kata ”Information’ dan Entertainment’ (Informasi dan Hiburan) wujudnya merupakan paket tayangan informasi yang dikemas dalam bentuk hiburan & informasi yang menghibur.

Jika kita cermati tampaknya tayangan-tayangan infotainment yang mengklaim sebagai sebuah produk jurnalisme seringkali berorientasi bukan pada efek yang timbul dalam masyarakat tetapi produk komersial tersebut apakah mampu terjual dan mempunyai nilai ekonomis atau tidak, sehingga tidak memperhatikan apa manfaatnya bagi pemirsa ketika menginformasikan adegan ”syur” Mayangsari – Bambang Soeharto, exploitasi kawin cerai para selebritis, konflik, gaya hidup, serta kebohongan publik yang kerap digembar-gemborkan oleh kalangan selebritis.

Fenomena ini menandakan satu permasalahan di dalam kehidupan nilai-nilai ”filosofis” televisi di Indonesia. Televisi Indonesia semakin hari semakin memperlihatkan kecenderungan mencampuradukan berita dan hiburan melalui format tayangan ”infotainment”. Kebergunaan berita menjadi berkurang bahkan menyimpang. Hal ini disebabkan di antaranya oleh tekanan pasar yang makin meningkat.

1. Kerangka Teoritis

Louis O. Katsoff dalam bukunya ”Elements of Philosophy” menyatakan bahwa kegiatan filsafat merupakan perenungan, yaitu suatu jenis pemikiran yang meliputi kegiatan meragukan segala sesuatu, mengajukan pertanyaan, menghubungkan gagasan yang satu dengan gagasan yang lainnya, menanyakan ”mengapa”’ mencari jawaban yang lebih baik ketimbang jawaban pada pandangan mata. Filsafat sebagai perenungan mengusahakan kejelasan, keutuhan, dan keadaan memadainya pengetahuan agar dapat diperoleh pemahaman. Tujuan filsafat adalah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin, mengajukan kritik dan menilai pengetahuan ini. Menemukan hakekatnya, dan menerbitkan serta mengatur semuanya itu dalam bentuk yang sistematik. Filsafat membawa kita kepada pemahaman & pemahaman membawa kita kepada tindakan yang lebih layak. Tiga bidang kajian filsafat ilmu adalah epistemologis, ontologis, dan oksiologis. Ketiga bidang filsafat ini merupakan pilar utama bangunan filsafat.

Epistemologi: merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia yang bersangkutan dengan kriteria bagi penilaian terhadap kebenaran dan kepalsuan. Epistemologi pada dasarnya adalah cara bagaimana pengetahuan disusun dari bahan yang diperoleh dalam prosesnya menggunakan metode ilmiah. Medode adalah tata cara dari suatu kegiatan berdasarkan perencanaan yang matang & mapan, sistematis & logis.

Ontologi: adalah cabang filsafat mengenai sifat (wujud) atau lebih sempit lagi sifat fenomena yang ingin kita ketahui. Dalam ilmu pengetahuan sosial ontologi terutama berkaitan dengan sifat interaksi sosial. Menurut Stephen Litle John, ontologi adalah mengerjakan terjadinya pengetahuan dari sebuah gagasan kita tentang realitas. Bagi ilmu sosial ontologi memiliki keluasan eksistensi kemanusiaan.

Aksiologis: adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan nilai seperti etika, estetika, atau agama. Litle John menyebutkan bahwa aksiologis, merupakan bidang kajian filosofis yang membahas value (nilai-nilai) Litle John mengistilahkan kajian menelusuri tiga asumsi dasar teori ini adalah dengan nama metatori. Metatori adalah bahan spesifik pelbagai teori seperti tentang apa yang diobservasi, bagaimana observasi dilakukan dan apa bentuk teorinya. ”Metatori adalah teori tentang teori” pelbagai kajian metatori yang berkembang sejak 1970 –an mengajukan berbagai metode dan teori, berdasarkan perkembangan paradigma sosial. Membahas hal-hal seperti bagaimana sebuah knowledge itu (epistemologi) berkembang. Sampai sejauh manakah eksistensinya (ontologi) perkembangannya dan bagaimanakah kegunaan nilai-nilainya (aksiologis) bagi kehidupan sosial. Pembahasan ; Berita infotainment dalam kajian filosofis. Kajian ini akan meneropong lingkup persoalan di dalam disiplin jurnalisme, sebagai sebuah bahasan dari keilmuan komunikasi, yang telah mengalami degradasi bias tertentu dari sisi epistemologis, ontologis bahkan aksiologisnya terutama dalam penyajian berita infotainment di televisi.

2. Kajian Aspek Epistemologis:

Dalam berita hal terpenting adalah fakta. Pada titik yang paling inti dalam setiap pesannya pelaporan jurnalisme mesti membawa muatan fakta. Setiap kepingan informasi mengimplikasikan realitas peristiwa kemasyatakatan. Tiap pesan menjadi netral dari kemungkinan buruk penafsiran subyektif yang tak berkaitan dengan kepentingan–kepentingan kebutuhan masyarakat. Charnley (1965 : 22.30) mengungkapkan kunci standardisasi bahasa penulisan yang memakai pendekatan ketepatan pelaporan faktualisasi peristiwa, yaitu akurat, seimbang, obyektif, jelas dan singkat serta mengandung waktu kekinian. Hal-hal ini merupakan tolok ukur dari ”The Quality of News” dan menjadi pedoman yang mengondisikan kerja wartawan di dalam mendekati peristiwa berita & membantu upaya tatkala mengumpulkan & mereportase berita. Secara epistemologis cara-cara memperoleh fakta ilmiah yang menjadi landasan filosofis sebuah berita infotainment yang akan ditampilkan berdasarkan perencanaan yang matang, mapan, sistematis & logis.

3. Kajian Aspek Ontologis

Dalam kajian berita infotainment ini bahasan secara ontologis tertuju pada keberadaan berita infotainment dalam ruang publik. Fenomena tentang berita infotainment bukan gejala baru di dunia jurnalisme. Pada abad 19, pernah berkembang jurnalisme yang berusaha mendapatkan audiensnya dengan mengandalkan berita kriminalitas yang sensasional, skandal seks, hal-hal, yang menegangkan dan pemujaan kaum selebritis ditandai dengan reputasi James Callender lewat pembeberan petualangan seks, para pendiri Amerika Serikat, Alexande Hamilton & Thomas Jeferson merupakan karya elaborasi antara fakta dan desus-desus. Tahun itu pula merupakan masa kejayaan William Rudolf Hearst dan Joseph Pulitzer yang dianggap sebagai dewa-dewa ”Jurnalisme kuning.”

Fenomena jurnalisme infotainment kembali mencuat ketika terjadi berita hebohnya perselingkuhan Presiden Amerika ”Bill Clinton- Lewinsky”. Sejak saat itu seakan telah menjadi karakteristik pada banyak jaringan TV di dunia. Di Indonesia, fenomena ini juga bukan terbilang baru. Sejak zaman Harmoko (Menteri Penerangan pada saat itu) banyak surat kabar–surat kabar kuning muncul & diwarnai dengan antusias masyarakat. Bahkan ketika Arswendo Atmowiloto menerbitkan Monitor semakin membuat semarak ”Jurnalisme kuning di Indonesia”. Pasca Orde Baru ketika kebebasan pers dibuka lebar-lebar semakin banyak media baru bermunculan, ada yang memiliki kualitas tetapi ada juga yang mengabaikan kualitas dengan mengandalkan sensasional, gosip, skandal dan lain-lain. Ketika tayangan Cek & Ricek dan Kabar Kabari berhasil di RCTI, TV lainnya juga ikut-ikut menayangkan acara gosip. Dari sinilah cikal bakal infotainment marak di TV kita. Fenomena infotainment merupakan hal yang tidak bisa terhindarkan dari dunia jurnalisme kita. Pada realitasnya ini banyak disukai oleh masyarakat dengan bukti rating tinggi (public share tinggi)

4. Kajian pada aspek aksiologis

Secara aksiologis kegunaan berita infotainment dititik beratkan kepada hiburan. Pengelola acara ini menarik audiens hanya dengan menyajikan tontonan yang enak dilihat sebagai sebuah strategi bisnis jurnalisme. Hal ini akan berdampak pada menundanya selera dan harapan sejumlah orang terhadap sesuatu yang lain. Ketika etika infotainment telah salah langkah mencoba untuk ”menyaingkan” antara berita & hiburan. Padahal nilai dan daya pikat berita itu berbeda, infotainment pada gilirannya akan membentuk audiens yang dangkal karena terbangun atas bentuk bukan substansi.

Pengelola media melalui berita infotainment terkadang tidak lagi mempertimbangkan moral sebagai pengontrol langkah mereka sehingga begitu mengabaikan kepentingan masyarakat.Hal itulah yang terjadi dengan berita infotainment di Indonesia, beberapa kaidah yang semestinya dijalankan malah diabaikan demi kepentingan mengejar rating dan meraup keuntungan dari pemasang iklan.

Diambil dari sumber :
pustakawan.pnri.go.id/uploads/media/5/APLIKASIFILSAFATDALAMILMUKOMUNIKASI.doc

DAFTAR PUSTAKA

Andersen., Kenneth E., 1972, Introduction to Communication Theory and Practice, Philippines: Cumming Publ Company.
Anshari., Endang Saefuddin, 1991. Ilmu Filsafat dan Agama, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
Asante., Molefi Kete, 1989, Handbook of International and Intercultural Communication, California: sage Publ Inc.
Bagus., Lorens, 1991, Metafisika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Berger., Charles R., 1987, Handbook of Communication Science, California: Sage publ Inc.
Cobley., Paul, 1996, The Communication Theory Reader, London: Routledge.
DeFleur., Melvin L., 1985, Understanding Mass Communication, Boston: Houghton Mifflin Company.
Effendy., Onong Uchjana, 2000, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Fisher., B. Aubrey, 1987, Interpersonal Communication: Pragmatics of Human Relation 2 nd ed., McGraw-Hill
Little John., Stephen W., 1996, Theories of Human Communication, Ohio: Charles E. Merril Company
Muhadjir., Noeng, 1998, Filsafat Ilmu Telaah Sistematis Fungsional Komparatif, Rake Sarasin, Yogyakarta

Mulyana., Deddy, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, PT. Rosdakarya, Bandung
Mulyana., Deddy, 2001, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, PT. Rosdakarya, Bandung
Poerwadarminta., W.J.S, 1985, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta
Susanto., Astrid S, 1976, Filsafat Komunikasi, Penerbit Binacipta, Bandung.
Suriasumantri, Jujun S, 1985, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta
Syam., Nina Winangsih, Rekonstruksi Ilmu Komunikasi Perspektif Pohon Komunikasi dan Pergeseran Paradigma Komunikasi Pembangunan Dalam Era Globalisasi. Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran pada tanggal 11 September 2002

Objektivitet är en epistemologisk omöjlighet, eftersom man genom själva sin undersökning alltid ofrånkomligt kommer att påverka resultatet, däremot är rimlighet ett användbart kriterium och sanning är ett eftersträvansvärt ideal.

Men (ontologisk) sanning innebär ju enbart att vår föreställning eller vårt begrepp om något rätt svara mot det underliggande tinget. Men vår föreställning eller vårt begrepp om något påverkas av vår undersökning av och vårt förhållande till det underliggande tinget, vilket gör att flera olika begrepp och föreställningar om samma underliggande ting är sanna (alltså rätt förmedlar det underliggande tinget). Alltså är en mångfald av diskurser inte är något negativt utan något positivt, eftersom de kompletterar varandra, förutsatta att de är sanna (alltså verkligen förmedlar det underliggande tinget).

Om man sedan skall gå över till begreppet rimlighet så handlar rimlighet i grund och botten om harmoni, d.v.s. något framstår som rimligt för en person om det är i harmoni med den kunskap (då kunskap i en mycket vag bemärkelse) som personen redan har. Medan i kommunikation är något rimligt om det är i harmoni med den kollektiva “kunskap” (nu inkluderar jag även allmänna försanthållanden), som gruppen har.

Problemet är dock att en person inte endast ingår i en enda grupp, utan är satt i relation till mängder av grupper som har olika värderingar och försanthållanden. Detta gör att rimlighet blir å ena sidan är ett personligt kriterium — “är detta i harmoni med min kunskap?” — men å andra sidan är ett kommunikativt kriterium — “är detta i harmoni med den kunskap jag och mottagaren av mitt budskap delar?”

Kants argument for viljesfrihetens mulighet er godt: Determinismen slik den springer ut av naturvitenskapene, har kun gyldighet for ting slik de fremtrer, ikke for tingene i seg selv. Vår erkjennelsesevne er begrenset, og kunnskapene våre vil alltid være ufullstendige. Ting i seg selv er strengt tatt størrelser vi ikke kan hevde å vite noe som helst med absolutt sikkerhet om. -- I denne uvitenheten er det rom for tro på viljesfrihet, idet vi er noumenelle vesener, ikke bare fremtredelser.

Kant kan dog ikke komme med den positive påstand at vi faktisk har fri vilje, like lite som han kan si at tingene i seg selv eksisterer som tidløse eller romløse. Det eneste han kan si er at han ikke kan si verken det ene eller det andre. Denne konklusjonen er det han bruker til moralens forsvar mot trusselen fra determinisme (Kants moralbegrep forutsetter viljesfrihetens mulighet).

Det er altså plass for troen på viljesfrihet, men en slik tro vil være ubegrunnet, og derfor irrasjonell, i hvert fall i første omgang. Ved nærmere øyesyn blir det dog klart at denne troen har verdi for den levende aktør som heuristikk, en verdi som er nok til å berettige troen -- men vil ikke dette nødvendigvis også gjelde annen nyttig overtro?

Skottland versus England, Nordirland versus Storbritannien, Skåne versus Sverige, Kosovo versus Serbien, Georgien versus Abkhazien, Palestina versus Israel, Grönland versus Danmark och Lakotastammen versus Förenta Staterna. Många är de tvister som handlar om tillhörighet, familjeband och land. Ryssland har t.ex. på senare tid, enligt Sveriges mening, felaktigt tagit parti för Serbien i fallet Kosovo versus Serbien. Dessa är exempel som kan ge upphov till filosofiska frågeställningar, som vi måste lösa först, innan vi ger oss in på att lösa själva konflikterna!

Så länge som samerna har tvistat om land med Sverige, ska man räkna med att samerna då borde få tillbaka land? De har rätten att nyttja land, de har rätt att rösta i riksdagsvalet och de har till och med ett eget sameting! De har stora fri- och rättigheter jämfört med urbefolkningen i många andra länder. Men förnekar vi dem något, och har dem rätten till detta något? Vi talar faktiskt tusentals år tillbaka i tiden, så det är svårt att hävda deras rätt till Norrland annat än deras demokratiska rättigheter som alla medborgare har i landet Sverige!

Brasilien, skall de vara en nation eller ska majoriteten - portugisättlingarna - lämna över sitt land till indianerna och flytta därifrån? Och vart skulle de i så fall flytta? Brasilien och Sverige är båda demokratier, kom ihåg! Vad/vem är det som ska avgöra, när en minoritetsbefolkning bör få rätten att bli självständiga eller uppgå i en annan stat?

Det är frågor som mänskligheten saknar visdom i, för närvarande. Därför kan det vara läge för filosoferna att ta upp dessa även idag brännande problem! Förvisso har filosoferna klantat till det i det förflutna. Ta bara en sådan lära som marxismen, vilken visade sig medföra massmord och fängslingar av oppositionella i alla kommunistiska diktaturer. Eller den fullständigt, i rättighetsfördelning, snåriga ”utilitarismen” (se nästa stycke). Men jag vet att man kan lära sig någonting med hjälp av filosofi genom att ta del av diskursen som följer, från t.ex. epistemologi! (Epistemologi är läran om vetenskapen, inte läran i en specifik vetenskap i sig, utan vad det är som är kännetecknande för att en vetenskap verkligen är vetenskap.)

Så kanske kan vi lära oss något även inom detta område, även om vi kommer fram till ”familjära” subjektiva bedömningar? Subjektiv snårig filosofi är det bästa man kan hoppas på, som så ofta annars inom detta humanistiska ämne. Jag tänker då på bland annat utilitarismen (läran om att samhället ska inordnas så att största möjliga lycka skall tillfalla största möjliga antal människor). Den läran kan anammas av vilken politisk ideologi som helst (även om de flesta utilitarister är radikala och/eller djurrättsaktivister snarare än reaktionära).

Moralfilosofi och politisk filosofi är förståeligt nog också väldigt subjektiva områden. Men dessa filosofiska inriktningars subjektiva tillstånd gäller i ännu högre grad om filosofiokunniga politiker får agera utifrån sina egna preferenser!

Jag har själv läst praktisk filosofi på universitetet i två år. Denna artikel är en uppmaning till alla filosofer att ta till sig av det här ämnet, och producera något! Nästa gång kan det vara vår tur att få ett ultimatum, som i Lakotanationen och tvisten mot USA, och då gäller det att stå rustad vilken än vårt ställningstagande blir. Varje landtvist bör förvisso ses utifrån sin egen speciella historia! Frågan är hur man ska tolka den historien, och vems tolkning som ska gälla. Kan man folkomrösta om tillhörighet/självständighet, och vem skall i så fall tillåtas rösta, t.ex. i fallet Skåne versus Sverige eller Palestina versus Israel?

Roger Klang, Lund 04/05/2008 

Pertanyaaan-pertanyaan tersebut minggu lalu diajukan oleh seorang pembaca. Hemat saya, siapa saja yang ingin menjawabnya secara tuntas dengan metode empiris-historis kiranya perlu menengok ke negara-negara bangsa Viking yang dulu gemar berkelana dan berniaga tersebut, a.l. bagaimana mereka menyelenggarakan perekonomiannya, bagaimana sejarah masing-masing, seperti apa sumber daya alam yang tersedia, dan lain-lain. Untuk ini, perlu waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Sumber daya sebesar itu sulit saya berikan.

Tapi ada cara lain yang memungkinkan kita "menerawang" jawaban-jawabannya. Yaitu melalui rambu-rambu praksiologis. Dengan cara ini, saya harus kembali kepada konsep-konsep ekonomi-politik terpenting dalam penyelenggaraan hidup kita, dan merunut konsekuensi-konsekuensi logisnya.

Konsep-konsep tersebut tidak lain berpusat pada tiga isme: kapitalisme, sosialisme, dan intervensionisme.

Untungnya, tulisan tentang kapitalisme dan sosialisme serta berbagai konsekuensinya relatif sudah cukup banyak diturunkan. Jadi, di sini saya perlu mengulangi inti-intinya saja. Pertama, kapitalisme kita sebut sebagai sistem produksi di mana faktor-faktor produksi dimiliki sepenuhnya oleh individu-individu, baik itu oleh seorang pemilik modal ataupun seorang penguasa. Sosialisme adalah ketika faktor-faktor tersebut dikuasai sepenuhnya oleh negara. Di bawah sosialisme, semua persoalan ekonomi menjadi tanggungjawab pemeritnah. Tidak ada wilayah untuk aktivitas swasta, kecuali sesuai arahan pemerintah.

Yang ketiga adalah Intervensionisme. Ideologi ini sebenarnya sudah terlalu akrab bagi kita, tetapi jarang diteliti hingga tuntas karena sepertinya dia adalah sesuatu yang harus kita terima. (Intervensionisme di sini dipakai dalam pengertian ekonomi, yaitu sistem produksi di mana kebijakan-kebijakan domestik suatu pemerintah mengiinterferensi dunia bisnis melalui berbagai peraturan; bukan sebagaimana dipakai dalam kebijakan politik di mana sebuah negara mengintervensi negara lain.)

Intervensionisme adalah Jalan Ketiga yang oleh mayoritas otoritas negara-negara di dunia saat ini dipercaya sebagai bentuk pengelolaan ekonomi yang feasible dan langgeng. Semua pemerintah yang tidak mengakui secara eksplisit sebagai penganut sosialisme cenderung menjadi negara yang intervensionis.

Klaim yang dipercaya adalah bahwa sistem intervensionisme jauh dari sosialisme; dia berbeda jauh dari kapitalisme; dia dianggap mampu menjumput apa yang baik dan menepis apa yang buruk, dari kapitalisme dan sosialisme. Oleh karena itu, intervensionisme dianggap sebagai solusi ketiga atas segala persoalan sosial kita.

Di bawah intervensionisme, faktor-faktor produksi tetap berada di tangan individu dan perekonomian tetap berjalan sesuai sistem pasar. Bahkan jika pemerintah suatu negara ikut bermain di sejumlah sektor ekonomi dan lalu melepaskannya untuk berinteraksi dengan pasar secara alamiah (mis. tanpa bail-out atau berbagai tindakan penyelamatan), perekonomian negara tersebut masih mungkin disebut perekonomian pasar atau kapitalis.

Amerika misalnya, adalah negara kapitalis yang sejak jaman Depresi Besar tahun 1930-an semakin menuju menjadi negara intervensionis (dalam arti ekonomi), atau welfare state. Negara-negara monarkis Skandinavia yang merupakan prototipe welfare states dalam penyelenggaraan perekonomiannya dalam banyak hal tetap mengandungi elemen-elemen kapitalis.

Dampak intervensionisme selama ini jarang diteliti secara menyeluruh. Sebenarnya cukup banyak, tetapi biasanya yang diteliti hanyalah efek seketika tanpa memperhatikan efek jangka panjang, atau efeknya bagi pihak tertentu, tanpa mempertimbangkan kerugian yang diderita pihak lain dalam perekonomian.

Bahwa segelintir individu atau kelompok tertentu dapat diuntungkan secara sementara oleh tindakan interventif tertentu memang tidak dapat dipungkiri. Namun, pertanyaannya adalah, apa efek-efek lanjutan dan jangka panjang dari kebijakan intervensionisme bagi segenap pelaku perekonomian?

Intervensionisme dilakukan pemerintah lewat berbagai cara restriktif, seperti proteksionisme tarif/kuota, pelarangan produksi tertentu, penentuan suku bunga atau tingkat upah, pemberian subsidi, perencanaan perekonomian yang mengalihkan utilitas faktor-faktor produksi, dan cara-cara lain.

Pertanyaan-pertanyaan di paragraf pertama di atas kiranya dapat direformulasikan sebagai berikut: apakah sistem-sistem selain kapitalisme dapat membawa kita menuju produktivitas yang lebih tinggi secara berkesinambungan?

Kita tidak perlu mengatakan apakah intervensionisme itu baik atau buruk, moral atau imoral, tapi semata menegaskan apakah aplikasinya akan membawa kita kepada tujuan yang ingin dicapai atau sebaliknya.

Dalam tulisan tentang proteksionisme, saya telah menunjukkan dari sudut pandang ekonomi betapa tidak feasible-nya kebijakan intervensionisme. Demikian pula intervensionisme yang dilakukan melalui cara-cara lain, seperti subsidi, penetapan tingkat upah secara artifisial, pelarangan produksi komoditas/jasa tertentu, dan lain-lain, yang sebagian telah dibahas di penerbitan ini.

Kembali saya teringat pada perkataan seorang filsuf Jerman, Oppenheimer. Katanya, hanya ada ada dua cara mencapai kekayaan.

Cara pertama adalah merampas harta atau kepemilikan orang lain secara paksa melalui agresi atau koersi. Ia menyebut cara ini cara politik.

Cara kedua, mengakumulasi modal dan tabungan untuk yang kemudian diinvestasikan dengan sebaik-baiknya dan memetik hasilnya. Cara ini, katanya, cara ekonomi.

Sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu ekonomi, kekayaan hanya bisa kita peroleh atau kita tingkatkan dalam tiga cara saja, dan tidak ada cara lain. Pertama, dengan mengenali kelangkaan sumber daya alam dan memilikinya sebelum orang lain mendahului. Kedua, dengan menghasilkan barang atas bantuan tenaga dan sumber daya yang ada. Ketiga, dengan melakukan pertukaran atau transfer kontraktual dengan pihak lain yang memiliki atau menghasilkan barang yang kita inginkan.

Jika tindakan pertama mengubah sumber daya alamiah menjadi aset yang memberi pemasukan pendapatan, maka tindakan kedua adalah proses produksi itu sendiri yang bertujuan mengubah meningkatkan nilai suatu aset atau barang. Tindakan ketiga adalah pertukaran aset dari satu tangan ke tangan lain; di mana satu pihak akan menukar barang miliknya jika nilainya dianggap lebih rendah dengan aset pihak lain yang dalam anggapan subyektifnya bernilai lebih tinggi. Hukum ekonomi ini, yang tak lekang oleh jaman, inheren dalam efisiensi perekonomian pasar.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci di atas, kapitalisme memang satu-satunya cara produktif yang paling efisien dan paling kompatible dengan cara ekonomi. Intervensionisme tidak lain merupakan cara politik; dan cara politik bukan cara menuju peningkatan produktivitas yang membawa kita kepada kemakmuran.

Mengingat kecenderungan bahwa sebuah tindakan intervensionisme akan cenderung berakhir dengan penerapan intervensi-intervensi lain, maka sedikit demi sedikit, mau tidak mau, intervensionisme akan semakin tertarik kepada dan akan membawa kita ke kutub sosialisme.

: : : : : : : : : : :

Setiap pulang kampung, saya terkadang disuruh ibunda tercinta untuk mengambil jatah beras miskin di Balai Desa. Barangkali karena administratur desa mengkategorikan kami sebagai keluarga miskin, jadi kami mendapat jatah beras miskin. Saat mengambil jatah beberapa waktu lalu, di jalanan sambil naik sepeda, saya bertanya-tanya. "Bukankah bapak saya petani dan punya beras sendiri? Mengapa kami dikasih beras miskin? Memangnya pemerintah lagi panen padi, kok ngasih beras murah?"

Itulah paradoks. Situasi dikatakan paradoks ketika sesuatu itu dianggap benar dia mengandung kesalahan, juga ketika dianggap salah, dia mengandung kebenaran. Artinya, pengertian tersebut saling bertentangan. Kenyataan bahwa kami dikasih beras miskin dengan alasan kami miskin bisa jadi merupakan alasan yang benar, tapi bisa juga keliru karena kami petani yang notabene punya beras sendiri.

Antonim dari istilah kemiskinan ialah kesejahteraan. Di seantero jagad, pemaknaan terhadap kesejahteraan berbeda-beda dalam setiap wilayah. Di Afrika, khususnya Nigeria, orang dikatakan makmur ketika memiliki banyak hewan ternak. Sedangkan di Swedia, orang dikatakan sejahtera ketika memiliki banyak waktu senggang untuk keluarga---dengan syarat sudah memiliki pendapatan yang cukup bagi kehidupan sehari-hari. Di Amerika, orang dikatakan kaya jika memiliki banyak duit. Sedangkan di India, orang cukup memiliki perasaan bahagia itu sudah dianggap sejahtera. Berbeda lagi dengan masyarakat Iban di Malaysia, orang dikatakan sejahtera bila hasil panen padi melimpah ruah. [1] Dengan demikian, dalam ukuran kesejahteraan di berbagai belahan dunia itu berbeda-beda. Tergantung pada persepsi budaya masing-masing.

Lalu apa yang menjadi acuan bagi pengertian kesejahteraan yang didefinisikan pemerintah kita? Barangkali ini yang menjadi alasan mengapa kita dikasih beras miskin, karena sehari-hari kita makan nasi. Saya menyebutnya sebagai pandangan populer.

Petani sebagai Komoditas Politik

Semenjak negara ini mengenal politik, semua permasalahan dilihat dari sudut pandang politik. Termasuk agen-agen politik, dari aparatur desa, pemerintahan kabupaten, pemerintah pusat serta lembaga-lembaga yang mengatasnamakan persatuan organisasi petani---walaupun petani tidak pernah mengenal mereka. Semuanya "menjual" nama petani untuk mendapatkan isu yang bisa jadi alat ampuh untuk meraih popularitas, yang ujung-ujungnya bagi usaha meraih kekuasaan.

Mari mencoba merefleksi, sebenarnya apa solusi permasalahan pangan kita? Bukankah sumber daya alam kita sangat subur, karena berada di daerah vulkan yang sangat sesuai untuk lahan pertanian? Bukankah jumlah masyarakat petani kita cukup banyak? Bukankah, tidak seperti di wilayah lain di dunia, sawah kita bisa menghasilkan panen per tiga bulan atau satu tahun bisa tiga kali panen?

Yang menjadi awal mula isu pangan menjadi heboh, ialah terkait proses alamiah dari kenaikan harga-harga beras. Harga beras naik itu, biasanya, berhubungan penurunan stok, seperti terkondisi oleh belum datangnya musim panen, dan lain hal. Penurunan stok beras di pasar menyebabkan harga beras sedikit naik. Apabila hal tersebut diserahkan secara alamiah kepada mekanisme pasar, dalam waktu dekat toh harga beras akan kembali normal seiring dengan kenaikan stok, misalnya dengan datangnya musim panen yang di berbagai tempat dan waktu di seluruh pulau Jawa sangat bervariasi. Apalagi bila hal itu dibandingkan dengan seluruh kawasan di Indonesia. [Bagaimana dengan kenaikan permintaan?]

Kalaupun ada kenaikan permintaan terhadap beras yang menyebabkan harga naik, setidaknya ada dua kemungkinan. Pertama, karena adanya pertambahan penduduk secara pesat, sehingga menyebabkan permintaan beras menjadi lebih banyak. Yang kedua, disebabkan oleh permintaan oleh tengkulak yang berharap menimbun beras.

Bagi kemungkinan pertama, untuk jaman sekarang, saya kira pengaruhnya tidak terlalu signifikan dikarenakan sudah banyak keluarga yang ikut program KB, dan apabila ada pertumbuhan penduduk yang rata-rata 1-2% per tahun. Bukanlah lahan di luar jawa masih banyak yang belum tergarap? Atau, bukankah hasil penelitian terbaru mengenai benih unggul yang dapat memperpendek masa tanam?, atau apakah benar jumlah penduduk semakin bertambah, kalau demikian, lihat saja piramida penduduk Amerika ataupun Rusia yang menunjukkan penurunan?, toh kalau mentok, masih banyak kemungkinan adanya diversifikasi bahan makanan, karena kita mempunyai ikan dilaut yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk alternatif pengganti makanan pokok selain beras.

Bagi kemungkinan kedua, hanya pengusaha atau spekulan beras yang kurang pengalaman saja yang menyimpan beras atau gabah berlama-lama. Karena fluktuasi harga beras yang tidak pasti, kemungkinan spekulan tidak mau mengambil resiko menyimpan beras terlalu lama. Saya sering mendapat pengalaman memiliki tetangga spekulan yang sering mengeluh karena sebelumnya saat membeli beras harganya tinggi tapi setelah beberapa saat harganya turun. Sehingga beliau mengalami kerugian. Jadi seandainya ada anggapan bahwa penimbun selalu untung, itu hanya orang yang tidak pernah menjadi spekulan. Karena spekulan juga tidak tahu pasti mengenai masa depan akan fluktuasi harga beras.

Dengan demikian, sangat tidak beralasan bahwa reaksi-reaksi yang disebabkan oleh fluktuasi harga beras membuat kita khawatir serta takut akan kekurangan pangan. Seandainya ini terlalu dibesar-besarkan, bukan tidak mungkin akan menjadi isu yang seksi bagi politisi maupun pemerintah untuk mengambil kebijakan yang bisa jadi merugikan petani. Walaupun hal tersebut didasarkan dengan niat baik ataupun untuk mencari popularitas. Dengan demikian akan mempermudah politisi untuk bersilat lidah demi keuntungan dirinya sendiri.

Berawal dari Persoalan Epistemologis

Alasan lain pemicu pengambilan kebijakan pangan serta pertanian yang paradoksial ialah, tentu, adanya dukungan berupa hasil-hasil penelitian akademis. Namun, sejauh penulusuran yang saya lakukan, terlepas dari segala keterbatasannya, belum ada yang menggunakan praksiologi (praxeology). Kalaupun ada penelitian yang metodenya menyerupai metode tersebut, proporsinya masih amat minim. Salah satunya adalah hasil penelitian Yunita T. Winarto, seorang antropolog UI. Dalam penelitiannya di daerah persawahan pantai utara Jawa Barat, beliau menyimpulkan, bahwa petani ternyata memiliki kemampuan sendiri untuk meningkatkan produktivitas pertanian.[2]

Saya bisa memahami kecermatan hasil penelitian tersebut, karena hanya para antropolog yang mengawali penggunaan metode grounded research. Metode yang digunakan adalah "terjun" langsung ke lapangan, serta melibatkan diri secara langsung dengan para petani desa untuk beberapa tahun dan bahkan bertahun-tahun. [3] Jadi, sebagaimana dalam gugatan saya terhadap epistemologi ilmu sosial dalam artikel Menggugat Epistemologi Ilmu Sosial [1 dan 2], salah satu kesalahan terbesar kita ialah penggunaan angka-angka serta menggeneralisasi manusia yang sebenarnya memiliki sifat masing-masing dan "keunikan" tersendiri.

Landasan bagi penggunaan individualisme metodis sangat sederhana. Bahwa individu, dalam hal ini petani, sebenarnya dapat membuat pilihannya sendiri.[4] Dengan mengamati pilihan-pilihan individu yang tercermin dari cara-cara mereka dalam meraih tujuan, sebenarnya cukup mudah untuk mendapatkan gambaran realitas secara keseluruhan. Apabila obyek kita pertanian dan para petani, kita tidak dapat menanggalkan pengamatan terhadap apa-apa dan bagaimana perilaku petani sehari-hari. Bagi saya, hal yang demikian sudah sangat mendarah daging, karena sebelum masuk Taman Kanak-Kanak, saya sudah bergumul dengan petani baik masa-masa bahagia maupun masa-masa sulit (walaupun sebenarnya lebih banyak masa sulitnya).

Perbedaan grounded research dengan praksiologi adalah pada penekanannya. Grounded research masih memandang individu dalam kerangka kolektif, sedangkan praksiologi melihat individu sebagai makhluk yang otonom. Dalam pandangan sejumlah pemikir-termasuk Rothbard, praksiologi bersifat individualisme metodis. Metode ini dilandasi prinsip bahwa hanya individulah yang mempunyai pikiran, memiliki kemampuan meraba, melihat, serta indera dan perasa. Dengan demikian, hanya individu tersebutlah yang dapat melakukan penilaian-penilaian atau membuat pilihan-pilihan, yang pada akhirnya mengambil tindakan. Dalam pemahaman ini, hanya individu-individulah yang sebenarnya bertindak, bukan kesatuan kolektif. [5]

Konsekuensi logis dari penggunaan metodologi ini ialah bahwa kita sebelumnya perlu menerima dan meyakini subyektivitas ilmu pengetahuan sosial, yang legalitasnya mendapat dukungan dari beberapa filsuf kontemporer seperti Fritjof Capra ataupun Thomas S Khun. Dengan demikian, penggunaan angka-angka hanya diperlukan jika hal demikian tidak terkait secara langsung dengan manusia. Misalnya: dalam perhitungan luas lahan pertanian, perhitungan anggaran biaya pertanian dan lain sebagainya yang terkait dengan benda-benda mati.

Pamanfaatan Pengetahuan Masyarakat

Asumsi yang mendasari kebijakan beras miskin adalah bahwa pengetahuan atau informasi hanya dimiliki oleh pemerintah (pusat). Oleh karena itu informasi dan pengetahuan mengenai pasokan beras dianggap hanya dimiliki oleh Bulog, BPS serta Kementerian Ekonomi. Dengan demikian hal-hal tersebut memberikan alasan dan pembenaran bagi kebijakan impor beras ataupun operasi pasar, kendati sebenarnya asumsi yang demikian mudah dibantah.

Saya memiliki argumen lain. Ada pengetahuan yang tidak dapat dimiliki oleh satu otoritas, baik oleh pakar ekonomi maupun pemerintah, yaitu pengetahuan seputar waktu dan tempat. [6]

Pengetahuan mengenai tempat misalnya. Saya kira, Ibu pemilik warung di sebelah tempat kos, atau rata-rata penduduk dewasa di Semarang, lebih mengetahui bahwa beras dari Dlangu Klaten dan Tegal itu lebih cocok dengan lidah orang Semarang. Atau, tengkulak dari Pati barangkali lebih peka terhadap informasi berkurangnya stok beras di Yogyakarta, sehingga menarik dia untuk melempar beras ke Jogja. Bisa jadi penebas dari Kudus lebih gesit mencari informasi bahwa di Bandung sedang musim panen, sehingga menggoda dia untuk men-spekulasi-kan modalnya untuk menebas padi di sana.

Pengetahuan-pengetahuan seperti itu hanya dimiliki oleh para tengkulak, penebas, serta penjual nasi. Jadi tidak beralasan jika data-data yang sering disiarkan di televisi serta media cetak tersebut bisa sesuai dengan realitas. Jika semua data ini dijadikan landasan bagi kebijakan-kebijakan pertanian serta pengendalian harga beras, validitasnya perlu ditanyakan lagi.

Dalam hal pengetahuan mengenai waktu, misalnya, petani-petani di daerah memahami hal ini lebih dari siapapun. Dalam menghadapi ketidakpastian akan masa depan, mereka biasanya menyimpan beras di rumah masing-masing. Setelah musim panen, tidak semua hasil panen itu langsung dijual. Karena masa depan tidak pasti, bapak saya biasanya akan menyimpan sebagian gabahnya untuk persiapan modal musim tanam selanjutnya; sedangkan sisanya dicadangkan sebagai sarana antisipasi bagi kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak.

Dengan demikian, apa yang dikhawatirkan Bulog bahwa stok beras kurang sebenarnya jauh dari realita. Coba cek dan geledah rumah-rumah petani di pedesaan. Biasanya, mereka memiliki stok pasokan gabah sebagai tabungan. Dengan demikian mereka toh suatu saat pasti menjualnya entah untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk modal musim tanam maupun penyemaian, dan biaya-biaya rutin dari proses pengolahan pertanian selanjutnya.

Akan tetapi persoalan menjadi lain ketika terjadi intervensi terhadap harga beras oleh pemerintah. Tabungan dalam bentuk beras, nilainya semakin turun karena harga beras, secara riil tetap dan bahkan turun, karena adanya intervensi kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyebabkan inflasi. Termasuk di sini program kredit palsu, percetakan uang fiat, serta program beras miskin dan lain sebagainya, yang pada akhirnya menyebabkan harga-harga komoditas yang lain terus naik, termasuk faktor-faktor produksi dan sarana-sarana produksi pertanian; sementara, harga beras mengalami penurunan akibat program beras miskin dan segala bentuk operasi pasar.

Alasan klise diterapkannya kebijakan beras miskin, lebih banyak, terkait laporan media mengenai busung lapar atau malnutrisi. Tanpa mengecek lebih dahulu, laporan-laporan tersebut langsung menjadi justifikasi bagi para "spekulator legal" untuk mendatangkan beras dari negeri tetangga. Alih-alih untuk mengatasi kelaparan, momen tersebut bisa langsung dijadikan pembenaran bagi perjuangan imoral yang hanya dimotifkan demi keuntungan dirinya sendiri, tanpa mempertimbangkan efeknya pada tingkat mikro.

Kesimpulan

Penjelasan di atas menyiratkan bahwa menganggap pemerintah sebagai satu-satunya otoritas yang wajib menentukan semua pengendalian terhadap kebutuhan masyarakat sebenarnya sangat berbahaya. Juga menganggap institusi akademik sebagai menara gading ataupun menara air bagi kiblat ilmu pengetahuan dapat merupakan mimpi yang jauh dari kenyataan. Satu faktanya ialah bahwa pengetahuan, khususnya seputar waktu dan tempat, sebenarnya bukan sepenuhnya menjadi otoritas pengetahuan ilmiah. Telah lama masyarakat memiliki pengetahuan yang didapat dari proses trial and error. Pengetahuan tersebut hanya bisa bermanfaat jika keputusan-keputusan tersebut dikembalikan dan diserahkan kembali kepada pribadi-pribadi masing-masing sebagai agen ekonomi. Jadi apabila pemerintah sekarang melakukan berbagai bentuk intervensi, hal tersebut bukan semakin menyelesaikan permasalahan, melainkan malah membunuh dan menusuk langsung ke jantung agen yang paling produktif di negeri kita: yaitu para petani. [ ]

(* Kontributor adalah penggiat Komunitas Embun Pagi. Hak cipta ada pada penulis.)

Referensi:

[1] Geography of Wealth. www.nationalgeographic.com.

[2] Winarto, YT. "Pengendalian Hama Terpadu Setelah Lima Belas Tahun Berlalu: Adakah Perubahan dan Kemandirian?" Dalam Jurnal Analisis Sosial Vol 11: Tantangan Masa Depan Pertanian Indonesia. Yayasan AKATIGA: Bandung.

[3] Mustain. Petani vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara. (Pendapat Disertasi ini tidak saya cantumkan dalam artikel diatas karena kajiannya terfokus pada Sejarah Reklaiming petani terhadap lahan di Jawa Timur. Karena Ilmu Sejarah berbeda dengan Praksiologi).

[4] Gene Callahan. Economics for Real People: An Introduction to the Austrian School, 2nd Edition. Ludwig von Mises Institute: Auburn, Alabama.

[5] Murray N. Rothbard. Praxeology as the method of social sciences. (dalam mendefinisikan Praksiologi antara Rothbard dengan Mises ada perbedaan. Jika Mises lebih memandang Praksiologi sebagai satu cabang ilmu tindakan manusia, Rothbard lebih mengartikannya sebagai metode. Hal ini bisa dimengerti karena masa hidup dari kedua tokoh ini berbeda. Mises hidup ketika ilmu-ilmu sosial belum berkembang pesat seperti di jaman Rothbard). Bisa sebagai tambahan, lihat Amir Azad. Economic Development: An Individualist Methodology (artikel singkat menyinggung sejarah perdebatan metodologi dari jaman Socrates hingga Rothbard, dari Pemikiran Yunani hingga Aliran Skolastik di Spanyol serta Hegel dan Marx dari Jerman).

[6] F.A. Hayek. "Pemanfaatan Pengetahuan Masyarakat". Jurnal Kebebasan Akal dan Kehendak, Sanctuary Publishing: Ciputat.

: : : : : : : : : : :

Berbicara tentang diri sendiri, tentang rakyat, tentang masyarakat atau tentang bermasyarakat, apa sebenarnya basis tatanan sosial kita? Faktor apa yang membuat manusia memutuskan untuk hidup terisolasi atau hidup bersama dalam masyarakat?

Contoh ekstrim berikut akan membantu. Jika seseorang, taruhlah Anda sendiri, tinggal sendirian di sebuah pulau kecil, maka Anda selalu bebas merdeka memutuskan apa yang akan diperbuat. Anda dapat memutuskan tinggal di hutan, di pohon, di tepi pantai; bisa berburu ikan; memetik buah-buahan, atau tindakan lainnya. Tapi tidak diperlukan keterpaparan yang lama untuk menyimpulkan watak sejati kehidupan; betapa setiap makhluk hidup termasuk manusia harus dapat menundukkan alam atau menyesuaikan diri dengannya.

Setelah sekian waktu, tiba-tiba muncul seorang lain di pulau tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Di sini cuma ada dua kemungkinan. Mungkin Anda akan bertindak laksana seekor hewan ketika berhadapan dengan hewan lain di wilayah kekuasan Anda. Dengan kata lain, Anda akan menggunakan kekerasan untuk mengusir makhluk tersebut. Tapi bisa jadi ini bukan pilihan. Barangkali Anda akan menahan diri untuk tidak menyerang atau mengusir orang tersebut, dan memutuskan berbaik-baik saja dengannya, atas dasar semacam kendala moral atau karena kemurahan hati.

Tapi sebenarnya ada alasan lain, yang amat logis meski tidak harus dan melulu disadari, untuk memilih tidak mengusir atau melakukan tindakan koersif. Sejauh terdapat sumber daya yang cukup di pulau tersebut, hal itu cukuplah untuk hidup berdampingan dan bekerjasama ketimbang berperang. Anda dan "teman" baru tadi dapat memulai sebuah proses yang saling melengkapi, yang bernama pembagian kerja (division of labor) dan saling melakukan pertukaran atas dasar sukarela.

Lebih dari 2 abad lalu, Adam Smith menunjukkan bagaimana sistem pembagian kerja berhasil meningkatkan produksi secara luar biasa. Di awal bukunya, The Wealth of Nations, Smith mencontohkan proses produksi sebuah barang remeh: peniti. Seorang pekerja paling andal, jika bekerja sendirian saat itu, paling banter hanya menghasilkan sebutir peniti sehari. Smith memperlihatkan bagaimana melalui pembagian kerja yang sistematis, sebuah pabrik peniti yang mempekerjakan sepuluh orang saat itu mampu menghasilkan 48.000 peniti per hari, atau 4.800 per orang!

Contoh lain tentang kedahsyatan sistem pembagian kerja diperlihatkan oleh Reed dalam artikel klasiknya, I, the Pencil, (yang juga pernah disinggung di Jurnal ini), di mana ia menggambarkan proses pembuatan pensil dan menunjukkan bahwa tak seorangpun di dunia ini yang sanggup membuat sebatang pensil sendirian!

Contoh kasus yang diperlihatkan Smith, dan lalu oleh Reed, menunjukkan betapa pentingnya konsekuensi logis dan nilai sosio-ekonomis dari division of labor. Pembagian kerja sesungguh-sungguhnya adalah basis tatanan sosial manusia yang memungkinkan berkembangnya peradaban. Inilah basis tatanan sosial kita!

Mengapa sistem ini mampu menghasilkan output yang lebih besar? Callahan (2002) menyarikan tiga alasan utama. Pertama: manusia hidup di belahan-belahan dunia yang berbeda dan berlainan dalam berbagai aspek. Orang yang tinggal di Malang secara umum berada dalam posisi yang lebih menguntungkan untuk menanam apel daripada mereka yang hidup di Jakarta.

Kedua, pembagian kerja juga menguntungkan karena setiap manusia diberkahi dengan kemampuan berbeda. Perbedaan antarmanusia dapat disebabkan oleh unsur bibit dan bobot (nature) maupun bebet (nurture); tapi ini tidak relevan, jadi tidak perlu diperhitungkan di sini. Apapun alasannya, manusia memasuki dunia tenaga dengan kecakapan masing-masing.

Peluang pelatihan khusus atau spesialisasi adalah manfaat ketiga dari sistem pembagian kerja. Sistem ini memungkinkan orang memfokuskan upayanya pada keterampilan tertentu dan mengabaikan hal-hal lain yang tidak diperlukan di bidang pekerjaannya.

Hal-hal yang dinyatakan barusan memang tidak terbebas dari kritik. Sejumlah pihak mengkritik kondisi masyarakat industri modern justru atas dasar sistem yang cenderung over-spesialisasi ini. Menurut sebagian mereka, manusia dengan demikian cenderung menjadi berpikiran sempit; hanya sekadar sekrup bagi mesin; dan cenderung menjalani rutinitas yang membosankan.

Disiplin ekonomi, yang bebas nilai, tidak berupaya merekomendasikan seperangkat nilai tertentu di atas yang lain; oleh karena itu keluhan-keluhan di atas memang tidak dapat dijawab olehnya. Ekonomi tidak dapat mengatakan bahwa orang-orang yang memilih pekerjaan yang menarik dan hidup dengan lebih bervariasi adalah orang-orang yang telah salah pilih. Namun demikian, teori ekonomi dapat menjelaskan kepada siapa saja yang ingin memaksakan alternatif selain sistem pembagian kerja di atas, bahwa tanpa penerapan sistem pembagian kerja tersebut bumi ini tidak sanggup menopang populasi manusia yang ada saat ini. Pihak-pihak yang berkeras memaksakan pandangan tersebut barangkali akan selamat dan mampu bekerja dalam lingkungan yang lebih baik, tetapi keberatan dari miliaran orang yang bakal mati harus dimaklumi.

Kembali ke Adam Smith, tilikannya tentang pembagian kerja sebagai basis tatanan sosial, sangat cemerlang. Namun, satu soal penting masih tetap tidak terpecahkan. Dan ini terkait erat dengan pemahaman, atau kekeliruan pandangan kita, dalam menyikapi perdagangan antarbangsa. Smith menyimpulkan tidak ada gunanya, misalnya, bagi Skotlandia untuk mencoba memproduksi anggur (meskipun negara ini dapat melakukannya melalui rumah kaca). Kalau Skotlandia memproduksi wol dan Spanyol memproduksi anggur, dan penduduk kedua negara saling bertukar atas barang yang tidak tersedia di negara masing-masing, maka para penduduk di kedua negara akan lebih makmur.

Tapi, dalam pergaulan internasional, bagaimana nasib sebuah negara yang serba miskin akan sumber daya, yang mayoritas populasinya relatif tidak terdidik, dan yang kemampuan produksinya jauh di bawah negara-negara lain? Tidakkah sudah sepatutnya negara tersebut mendirikan rintangan perdagangan agar industri domestik dapat berkembang tanpa ganggauan dari eksternal? Dari sudut pandang negara-negara maju dan kaya, bagaimana mungkin negara yang terbelakang seperti itu menawarkan sesuatu bagi mereka?

Solusinya, kelak, akan berimplikasi luas, jauh melampaui ekonomi; ini menyangkut pola kerjasama manusia tidak saja di bidang ekonomi, tetapi dalam berasosiasi antarsesama.

(Posting minggu depan akan membahas solusi tersebut, juga mengaitkannya dengan perspektif objektivis Randian vs. perspektif filosofis populer yang sarat akan mitos: altruisme.)

(Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak; Vol. II. Ed. 22, 24 Maret 2008.)

: : : : : : : : : : :

[Jika Bagian 1 serial tulisan ini a.l. memaparkan latar belakang kepribadian dan pendidikan Keynes, di Bagian 2 ini ditunjukkan sosok sang tokoh sebagai seorang ekonom dan politisi. Simak juga faktor-faktor terpenting yang menjelaskan mengapa pemikiran-pemikiran Keynes, sebagaimana terangkum dalam bukunya yang amat terkenal--General Theory, begitu mendominasi perkembangan teori dan kebijakan ekonomi di seluruh dunia, bahkan hingga detik ini. --Peny.]

(Bagian 2)

SANG PENIPU

Keynes muda sama sekali tidak menunjukkan minat pada ekonomi; minatnya justru dominan pada filsafat. Sebenarnya, ia menyelesaikan gelar diplomanya di Cambridge tanpa mengambil satupun mata kuliah ekonomi. Ia bukan cuma tidak pernah mendapat gelar satupun di bidang ini. Satu-satunya kuliah ekonomi yang pernah diikuti Keynes adalah mata kuliah tingkat sarjana selama satu kuartal di bawah Alfred Marshall. Tetapi ia segera merasakan betapa menggairahkannya pesona ilmu ekonomi, karena disiplin ini menarik minat teoritisnya dan dahaganya untuk menoreh jejak besar lewat dunia tindakan yang riil. Di musim gugur 1905, ia menulis surat kepada Strachey: "Ekonomi semakin memuaskan saya, dan saya rasa saya cukup berhasil. Saya ingin mengelola jalan kereta api atau mengorganisir suatu Trust atau setidaknya mengibuli publik investor" (Harrod 1951: 111).[1]

Saat itu Keynes baru memulai karir sepanjang hidupnya sebagai investor dan spekulan. Namun, Harrod agak terkendala untuk menyangkal bahwa Keynes telah mulai melakukan spekulasi sebelum 1919. Sambil mengatakan bahwa Keynes "tidak memiliki modal" sebelum masa itu, Harrod kukuh memberi penjelasan dalam sebuah ulasan buku enam tahun setelah publikasi biografinya: "Ini penting dipahami dengan jelas, sebab banyak orang mengharapkan yang buruk-buruk. . . [mereka] yang mensinyalir bahwa Keynes telah memanfaatkan informasi dari orang dalam saat bekerja di Treasury (1915-Juni 1919) agar spekulasinya sukses" (Harrod 1957). Dalam suratnya kepada Clive Bell, pengarang buku yang diulasnya itu dan juga teman lama Keynes di Bloomsbury, Harrod menekankan butir tersebut lebih lanjut: "Ini penting sebab banyak cerita mengerikan yang tersebar luas. . . tentang cara-cara Keynes mencari uang dengan cara tidak terhormat dengan memanfaatkan posisinya di Treasury" (ibid.; lihat juga Skidelsky 1983: 286-88).

Terlepas dari sangkalan kukuh dari Harrod, Keynes tentu sudah menyiapkan "dana khusus" dan mulai berinvestasi menjelang Juli 1905. Sekitar tahun 1914, Keynes melakukan spekulasi besar di pasar saham dan menjelang 1920 berhasil mengakumulasikan £16,000-sekitar $200,000 sekarang. Separuh dari investasinya ini berasal dari pinjaman. Tidak jelas pada titik ini apakah dananya dipakai untuk investasi atau untuk tujuan spekulatif lain, tetapi kita mengetahui bahwa modalnya meningkat lebih dari tiga kali lipat. Apakah Keynes menggunakan informasi "orang dalam" dari Treasury untuk melakukan investasi tersebut tidak pernah terbukti, meskipun hingga kini kecurigaan tersebut masih tertinggal (Skidelsky 1983: 286-88).

Tuduhan penipuan Keynes memang tidak terbuktikan; namun perilakunya harus menjadi bahan pertimbangan sehubungan dengan penghujatannya yang keras terhadap pasar finansial, yang dalam Teori Umum dicelanya sebagai sebagai kasino perjudian. Oleh karena itu, mungkin saja keberhasilan Keynes dalam melakukan spekulasi keuangan berasal dari penipuan terhadap publik, meskipun tidak ada alasan baginya untuk menyesali fakta tersebut. Kendati demikian, ia menyadari bahwa ayahnya tidak akan menyetujui tindakannya ini.[2]

KEYNES DAN INDIA

Saat di Eton, Keynes muda (dalam usia sekitar 17-18 tahun) menyaksikan gelombang sentimen anti kolonialisme menyusul perang Inggris melawan kelompok Boers di Afrika Selatan. Namun, peristiwa tersebut tidak pernah memengaruhi sentimennya. Sebagaimana ditulis Skidelsky, "Sepanjang hidupnya ia mengasumsikan Kekuasaan Inggris sebagai fakta kehidupan dan tak pernah sedikitpun berniat untuk mencampakkannya. . . . Keynes tidak pernah melenceng jauh dari pandangannya bahwa dunia ini lebih baik diatur oleh orang Inggris daripada oleh orang asing" (Skidelsky 1983: 91).

Di penghujung 1905, tanpa memedulikan gerutu Marshall, Keynes meninggalkan kuliah sarjananya di bidang ekonomi menyelesaikan satu kuartal. Setahun kemudian ia mengikuti ujian masuk pegawai negeri dan mendapat posisi klerikal di Kantor India. Di musim semi 1907, Keynes dipindahkan dari Departemen Militer ke Departemen Pemasukan Negara, Statistik dan Perdagangan. Sementara harus menjadi pakar di bidang persoalan India, ia tetap saja dengan ringan beranggapan bahwa kekuasaan Inggris tidak boleh dipertanyakan; Inggris cuma menyebarkan sistem pemerintahan yang baik di mana sistem demikian tidak dapat tumbuh dengan sendirinya. "Maynard," seperti ditunjukkan Skidelsky, "selalu melihat Raj dari gedung Whitehall; ia tidak pernah mempertimbangkan implikasi-implikasi manusiawi dan moral dari kekuasan imperialis atau apakah orang-iorang Inggris memeras penduduk India". Dalam kejayaan tradisi imperialis di bawah keluarga Mills dan Thomas Macaulay pada abad ke-19 di Inggris, Keynes tidak pernah merasa perlu mengunjungi India untuk mempelajari bahasanya. Ia juga tidak membaca buku apapun menyangkut wilayah tersebut, kecuali yang berhubungan dengan keuangan (ibid.: 176).

Kendati sebagai pegawai negeri Keynes berhasil mencapai kedudukan tinggi, ia segera menjadi bosan dengan quasi-sinecure tersebut dan mencoba kembali ke Cambridge dengan jalan mengajar. Akhirnya di musim semi 1908, Marshall menulis untuk menawarkan kepada Keynes posisi sebagai dosen ekonomi. Saat itu Marshall sudah mendekati usia pensiun, dan Keynes akhirnya berhasil dibujuk oleh temannya, mantan murid favorit sekaligus penerus, yakni Arthur C. Pigou, yang menyarankan agar Keynes menerima tawaran Marshall tersebut. Lagipula, Marshall berjanji akan menggaji Keynes dari koceknya sendiri, dan ayahnya, Neville Keynes, juga menawarkan bayaran yang setara.

Di tahun 1908, Keynes dengan gembira menerima peran yang agak terkucil sebagai dosen ekonomi Marshallian di sekolah lamanya, King's College, Cambridge. Namun, kebanyakan waktu dan energinya dihabiskannya sebagai lelaki yang sibuk di London (Corry 1978: 5). Salah satu jabatan Keynes adalah menjadi penasehat informal, tetapi bergengsi, untuk Kantor India. Tentu, hubungannya dengan kantor ini semakin meluas setelah tahun 1908 (Keynes 1971: 17). Salah satu dampaknya adalah semakin pentingnya peran Keynes dalam urusan moneter India. Keynes juga menulis jurnal artikel utamanya untuk Economic Journal di tahun 1909; menu